Minahasa Selatan// MEDIA COBRA BHAYANGKARA NEWS
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Minahasa Selatan kembali memicu kemarahan masyarakat. Antrean kendaraan mengular hingga berjam-jam, namun pada akhirnya banyak warga pulang dengan tangan kosong karena BBM dinyatakan habis. Situasi ini membuat masyarakat bertambah kesal dan mempertanyakan pengawasan terhadap agen minyak maupun distribusi BBM di wilayah Sulawesi Utara.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang di beberapa SPBU sejak pagi hingga siang hari. Banyak warga mengeluh bahwa stok BBM habis jauh sebelum jam operasional berakhir. Kondisi itu bukan hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga memukul mata pencaharian kelompok masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Para petani perkebunan yang menggunakan mesin pemotong rumput bertenaga BBM mengaku terhambat dalam mengelola lahan. “Bagaimana mau kerja kalau bensin selalu habis? Sudah antre lama, begitu giliran, malah bilang kosong,” keluh seorang petani di Kecamatan Tatapaan.
Keluhan serupa datang dari para nelayan yang menggantungkan hidup pada penggunaan BBM untuk mesin perahu. “Kami rugi besar. Mau turun melaut, tapi tidak ada bensin. Ini sudah kesekian kali. Pemerintah dan Pertamina harus lihat kondisi kami,” ujar salah satu nelayan di wilayah pesisir Amurang.
Masyarakat menilai ada yang tidak beres dalam distribusi BBM, terutama terkait peran agen minyak yang dianggap tidak menjalankan tugas secara transparan maupun tepat sasaran. Banyak yang mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera menegur dan mengevaluasi agen minyak yang diduga lalai atau memainkan distribusi BBM sehingga stok sering tidak stabil.
Saat diwawancarai pada Senin (17/11/25), salah satu karyawan SPBU di Minahasa Selatan memilih enggan memberikan tanggapan terkait penyebab kelangkaan BBM. Diamnya pihak SPBU makin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada persoalan distribusi yang perlu diselidiki secara terbuka.
Warga berharap pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan, memberikan teguran keras kepada agen yang tidak patuh, dan menata ulang distribusi BBM agar pasokan kembali normal.
Situasi ini disebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas dan menghambat aktivitas ekonomi di hampir semua sektor di Minahasa Selatan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah nyata sebelum kondisi semakin memburuk.
Peliput/ Dm Komaling
