Jatim – Cobra BHAYANGKARA NEWS
“Hari ini kami mendapat info bahwa Polda Jatim serius menangani kasus dugaan Korupsi Anggaran PKK Kabupaten Jember pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)” Ujar Ali Imron Pegiat Anti Korupsi
Keseriusan ini diindikasikan dengan adanya pemanggilan pemeriksaan Adi Wijaya Selaku Plt Kepala DPMD pada tahun 2021 pada Selasa, 4 Juni 2024 di Polda Jatim. Kasus ini bermula dengan keanehan penganggaran kebutuhan oraganisasi PKK yang merupakan organisasi mitra melalui APBD tahun 2021 yang diduga tanpa melalui proses penganggaran yang sesuai aturan.
Selaku Plt Kepala DPMD yang dulunya ditengarai adalah Tim Sukses Hendy Siswanto sejak masih menjabat Sekcam, tiba-tiba ditunjuk menjadi Plt Kepala DPMD dan diduga dijanjikan manjadi Kepala DPMD definitif, maka Adi Wijaya menuruti semua yang diminta KF yang notabene adalah istri Hendy Siswanto langsung dianggarkan diinput di RKA dan disahan menjadi DPA. “Tanpa ada proses pengusulan anggaran dan program secara tertulis juga tidak ada pembahasan dari Tim Anggaran. Atau bisa dikatakan anggaran siluman, simsalabim tiba-tiba ada” Ujar Ali Imron berdasarkan hasil investigasi nya
Sebagai organisasi Pengurus PKK baru dilantik oleh Hendy Siswanto pada pagi tanggal 29 Maret 2021 sehingga tidak mungkin langsung rapat menyusun anggara dan program kerja PKK untuk diserahkan kepada Bupati Jember sebelum penyusunan KUA PPAS. Sedangkan pada tanggal yang sama di siang hari 29 Maret 2021 Hendy selaku Bupati Jember sudah menyerahkan KUA PPAS kepada Ketua DPRD.
“Diantara program yang dianggarkan adalah outbond pengurus PKK yang dilakukan oleh penyedia EO yang mendapat restu dari KF” Ketusnya
Selain itu informasi yang didapat dari internal, proses pengadaan juga sarat dengan KKN. Pecah paket pengadaan diantaranya paket pengadaan makan minum dan Penyelenggara Acara atau EO dalam DPA diduga untuk menghindari lelang adalah atas petunjuk Adi Wijaya selaku PA dan juga diduga untuk mengakomodasi penyedia-penyedia yang mendapat restu dari KF yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK sehingga semua yang terkait dalam pelaksanaan anggaran tersebut harus sesuai keingingan KF.
“Semoga Polda Jatim dapat tuntas mengusut dugaan kolusi korupsi dan nepotisme Anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diduga bersama-sama dilakukan oleh Adi Wijaya dan KF selaku dalang utama” ujar Ali imron mengakhiri pembicaraannya.(
Pewarta;//(Slamet Dion)
Editor://Demsy Mewengkang
