Sulut, Minahasa Selatan // COBRA BHAYANGKARA NEWS
Polemik mencuat di Desa Wawontulap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan terkait pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibangun di atas lahan milik Dinas Kesehatan.
Bangunan PAUD yang menelan anggaran -+ Rp 254 juta dari APBDes Wawontulap Tahun Anggaran 2024 kini menuai sorotan tajam dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama di desa Wawontulap
Pantauan di lokasi, pembangunan gedung PAUD yang memiliki ukuran -+ 10×7 m² tersebut ternyata belum selesai seratus persen.
Sejumlah bagian penting dari bangunan masih belum tersedia/rampung, seperti plafon, jalusi, meja dan kursi, permainan untuk anak-anak, bahkan beberapa ruang bagian luar belum di finising pengacian. Padahal, dana yang digunakan untuk proyek tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan volume bangunan yang ada saat ini.
Namun yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah status lahan yang dipakai untuk pembangunan. Lokasi yang dijadikan tempat berdirinya gedung PAUD tersebut diketahui merupakan lahan milik Dinas Kesehatan, karena di dalamnya juga berdiri bangunan Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) yang sudah lebih dulu ada dan digunakan oleh masyarakat.
Warga desa pun mempertanyakan alasan mengapa pembangunan gedung PAUD tidak didirikan di lahan milik desa atau mencari lahan kosong dengan anggaran beli lahan -+ 20 juta yang memang diperuntukkan untuk fasilitas PAUD, melainkan justru mendirikan bangunan baru di atas lahan milik instansi lain, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.
“Kami sangat heran mengapa gedung PAUD dibangun di tanah milik Dinas Kesehatan, padahal desa punya lahan sendiri. Ini justru berpotensi masalah ke depannya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka tidak hanya mempertanyakan keabsahan penggunaan lahan, namun juga menyoroti pengelolaan anggaran sebesar -+ Rp 254 juta yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang ada saat ini.
“Kalau kita lihat bangunan ini belum selesai, plafonnya belum rampung 100%, ventilasi jalusi juga tidak terpasang, bahkan belum dilengkapi kursi dan meja. Tapi anggarannya sudah Rp 254 juta? Ini tidak masuk akal. Kami minta aparat desa transparan dan bertanggung jawab,” tegas salah satu tokoh agama setempat saat ditemui wartawan.
Masyarakat berharap agar inspektorat, dinas terkait, hingga aparat penegak hukum dapat turun tangan untuk melakukan audit terhadap proyek ini, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran serta mencegah timbulnya konflik administratif dan sosial di kemudian hari.
[Peliput/ Dm. Komaling]
