Minsel//COBRA BHAYANGKARA NEWS
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Minsel yang diketuai Eva Keintjem adalah sebagai ketua dinilai tidak profesional atau seolah-olah menyembunyikan laporan masyarakat terkait kejanggalan yang terjadi di kabupaten minahasa selatan dalam rangka pemilukada
Hal ini muncul dalam konteks ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu dalam menangani laporan atau temuan serta laporan dan atau berdasarkan tayangan di media sosial Facebook terkait Oknum oknum yang notabene adalah berkepihakan pada Paslon tertentu.
Dengan hal tersebut ada beberapa alasan masyarakat yang bisa menyebabkan munculnya anggapan bahwasanya Bawaslu Minsel tidak profesional dalam mengawasi pelanggaran pemilukada tahun 2024.
Salah satu warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan,
“Proses Pengawasan yang Lambat dan atau tidak maksimal dari Bawaslu Bisak juga sudah masuka angin. Proses pemeriksaan awal yang mana Bawaslu adalah bagian dari penegak hukum terpadu(gakumdu) dan pemeriksaan laporan yang diterima bisa memakan waktu lama karena banyaknya laporan yang diterima dan kompleksitas masalah yang harus ditangani namun juga tidak di Transparan kan ke publik.
Juga kurangnya Transparansi Bawaslu dalam Pemilukada terlihat bahwa informasi terkait laporan atau investigasi tidak dipublikasikan dengan jelas atau tidak sesuai dengan harapan, maka anggapan penyembunyian bisa muncul. Padahal, beberapa informasi serta keterangan sudah jelas.” Ujar warga
“Tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran pemilu yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat bisa mengarah pada persepsi bahwa Bawaslu Minsel yang di pimpin ibu Eva Keintjem tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Demikian pula terkait dengan politik dan Tekanan oleh Paslon tertentu dalam konteks pemilu, ada kemungkinan dan atau diduga Bawaslu tidak mampu menindaklanjuti.
Padahal tekanan politik yang telah terang benderang di media sosial yang telah beredar adalah sangat mempengaruhi pada keputusan dan tindakan Bawaslu dengan hal ini pula, sehingga terjadi ketidakpuasan publik atau pihak terkait.”Jelas Warga tersebut
“Demikian pula, terkait pembakaran kertas suara yang rusak juga tidak mengonfirmasikan kepada korps wartawan yang ada di kabupaten minahasa selatan juga menjadi pertanyaan. Dengan tidak menginformasikan ke para wartawan minahasa selatan, maka hal memusnahkan kertas suara lewat pembakaran kertas suara sudah pasti menciptakan kesan kurang transparannya proses pemilu yang dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Sedangkan, Jika pembakaran kertas suara rusak terjadi tanpa adanya keterlibatan media atau pengawasan publik, hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa proses tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap integritas pemilu sekalipun itu adalah tidak ada kecurangan. Seperti beberapa kasus yang dipertanyakan para awak media pada Senin 2 Desember 2024 mungkin ada prosedur atau kebijakan yang membatasi akses media untuk meliput kegiatan tertentu, meskipun proses tersebut sebenarnya sah dan mengikuti aturan yang ada. Namun, kurangnya keterbukaan ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat”
Memang, pembakaran kertas suara yang rusak adalah bagian dari proses yang sah untuk menghindari kecurangan. Namun, jika hal ini tidak dilakukan dengan transparansi dan pengawasan yang memadai, bisa menimbulkan keraguan tentang apakah benar-benar tidak ada manipulasi yang terjadi.
Idealnya, proses ini harus dilakukan dengan transparansi penuh, di mana media, pengawas independen, dan publik memiliki akses untuk memastikan bahwa pembakaran kertas suara rusak dilakukan sesuai deng prosedur yang benar dan tidak ada kecurangan yang terjadi.
Pewarta//Mewengkang Komaling
