Minsel // COBRA BHAYANGKARA NEWS
Musyawarah Desa Khusus yang digelar di Desa Popareng kecamatan Tatapaan dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan ketahanan pangan tahun anggaran 2025 menuai berbagai tanggapan, termasuk kritikan dari masyarakat.
Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Popareng, Frangky Pangemanan, juga dalam sambutan nya disampaikan bahwa pengelolaan ketahanan pangan akan dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan anggaran sebesar Rp150 juta. Dan anggaran tersebut merupakan 20% dari total dana desa yang dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan.
Camat Tatapaan melalui Kasi PMD Kecamatan, Donald Lamia, S.Pd., menegaskan bahwa pengelolaan dana 20% tersebut sepenuhnya untuk ketahanan pangan, bukan untuk penanaman Nilam seperti yang sempat menjadi perbincangan. “BUMDes memang akan mengelola ketahanan pangan, tapi juga beberapa item lainnya,” jelasnya.
Pendamping desa kecamatan, Bapak Junior, turut menyampaikan arah kegiatan ketahanan pangan yang akan dikelola, mencakup komoditas nabati seperti rica (cabai), kacang tanah, dan jagung, serta sektor hewani seperti ternak babi.
Ia juga memperkenalkan rencana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pengelolaan ketahanan pangan ke depan.
Namun, musyawarah ini tak lepas dari kritik. Sejumlah warga menyuarakan protes dan mengajukan interupsi, terkait pertanggungjawaban terhadap program ketahanan pangan tahun 2022 yang dinilai belum jelas pelaporannya. “Jangan hilangkan jejak,”
Menanggapi hal tersebut, Donald Lamia menegaskan bahwa keberatan warga bisa disalurkan melalui inspektorat atau jalur hukum.
Hal senada juga disampaikan oleh BPD Desa Popareng, Eduwart Ratu, yang mendorong agar semua kritik ditindaklanjuti melalui musyawarah dan mekanisme resmi.
Dalam lanjutan agenda Musyawarah Desa Khusus, Desa Popareng resmi menggelar pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popareng, Eduwart Ratu.
Pemilihan dilangsungkan secara tertutup dan diikuti oleh 83 pemilih yang terdiri dari unsur masyarakat dan perangkat desa.
Proses ini bertujuan untuk menentukan tiga posisi penting dalam struktur kepengurusan koperasi, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Hasil akhir pemilihan menunjukkan bahwa Viktor Mamoto terpilih sebagai Ketua dengan perolehan suara terbanyak, yakni 64 suara. Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Efke Kaligis yang meraih 59 suara, dan Tivani Baweleng terpilih sebagai Bendahara dengan 63 suara.
Peliput // Dm Komaling
