Jember – COBRA BHAYANGKARA NEWS
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi SH, SIK, MSI, didampingi oleh Wakapolres Kompol Jimmy Heryanto Hasiholan SH, SIK, MSI, serta Pejabat Jajaran Utama (PJU), melakukan kunjungan ke wilayah kecamatan Jelbuk.
Ini untuk mengecek secara langsung keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan bencana longsor dan sulit sinyal atau jaringan internet. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilihan di daerah tersebut. Jum’at (9/2/2024).
Pengecekan tersebut juga didampingi oleh Muspika kecamatan Jelbuk dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa Panduman dan Sucopangepok. Kapolres bersama PJU melakukan pengecekan secara detail terhadap setiap TPS yang ada di wilayah tersebut, khususnya yang memiliki potensi rawan bencana longsor dan sulitnya akses sinyal atau jaringan internet.
Kapolres menjelaskan bahwa keberadaan TPS di wilayah yang rawan bencana longsor serta sulitnya sinyal atau jaringan internet merupakan tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan. Namun, Kapolres menegaskan bahwa kepolisian siap untuk merespons dengan cepat dan efisien terhadap situasi darurat atau ancaman keamanan yang mungkin timbul selama proses pemilihan.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres dan rombongan juga memberikan arahan kepada Muspika dan PPS tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatensi potensi masalah di TPS yang rawan tersebut, seperti penguatan pengamanan, peningkatan komunikasi antarpetugas di lapangan, serta langkah-langkah mitigasi risiko terhadap bencana longsor.
Upaya-upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Kapolres dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat memberikan suaranya secara aman dan nyaman, tanpa adanya hambatan atau gangguan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan. Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya sebagai upaya preventif, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat dalam menjalankan hak demokratis mereka. (AR)
RUDI HARTONO
