Buntok – COBRA BHAYANGKARA NEWS
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito selatan (Barsel) Provensi Kalimantan Tengah laksanakan Koordinasi program PILOTING pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Kab.Barsel dan MONEV MCP TEMATIK Pendapatan, Perizinan, serta Pengadaan Barang Jasa dan Aset. Di Aula Kantor Bappeda
Selasa. 25/7/2023. Jam 13.30 Siang.
Hadir dalam acara sosialisasi Pencegahan Korupsi Pj Bupati Barsel Dr.H.Deddy Minarwan.S.TTP, S.Mi, Ketua Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Bidang Direktorat III Koordinasi Supervisi,Ibu IRA beserta Tim,turut hadir juga Wakil Ketua DPRD Barsel serta Anggota, Sekda, Asisten I, II, III, Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Dinas Kab.Barsel.
Pj Bupati Barsel menyampaikan kata sambutan nya ” Saya atas nama Pemkab Barsel menyambut baik dan mengapresiasi terselenggara nya kegiatan rapat koordinasi sebagai salah satu upaya KPK dan komitmen Pemkab Barsel dalam pemberantasan maupun pencegahan korupsi,melalui program Piloting ini di Barsel”.
” Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara termasuk Indonesia,oleh karna itu Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia.Dalam upaya menindak lanjuti program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab Barsel maka KPK melaksanakan rapat koordinasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center KPK”, Ucap nya Pj Bupati.
Ia menambah kan ” Pada tahun 2022 Pemkab Barsel telah menarget kan capaian MCP KPK sebesar 80 %, tetapi hanya tercapai 72,76 % tentu saya ini menjadi PR bagi kita semua untuk menaikan nilai MCP di Kab.Barsel.Untuk tahun 2023 Pemkab Barsel berkomitmen untuk mencapai target,minimal 80 % MCP KPK,
Perhatian khusus KPK sangat kami hargai demi kemajuan dan harapan pencegahan korupsi dapat terlaksana dengan baik serta tidak ada OTT di Barsel”, Pungkas nya Deddy.
“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Barsel mengucap kan teriam kasih atas kehadiran ketua Tim dari KPK semoga dapat memberikan atensi dalam rangka mendapatkan nilai MCP KPK tahun 2023 ini agar dapat menambah nilai sesuai yang disaratkan minimal 80 %”,Tutup Pj.
Tujuan koordinasi tentang MCP KPK adalah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan khusus di Kab Barsel.
Ini penjelasan Ketua Tim Direktorat III bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ibu Ira ” Tujuan nya untuk perbaikan tatakelola yang mana perbedaan itu bisa dilihat di JAGA @.id Monitoring Center Profensen (MCP) tahun lalu di Kab.Barsel nilai nya cuma 72 % untuk MCP jadi dalam peringkat untuk Kalteng diperungkat 14″, Kata nya Ketua Tim.
“Kemudian antara kolerasi MCP dengan SPI jadi kita memastikan bahwa upaya perbaiakn tatakelola yang ada di Barsel salah satu melalui MCP akan berkolerasi terhadap hasil survei hasil penilaian intregitas di tahun ini, artinya MCP baik SPI juga harus baik karena ditahun sebelum 2022 antara MCP 72 hasil SPI 67 itu masih rentan korupsi nya”, Pungkas nya Ira.
Ia menambah kan ” Jadi kita memastikan upaya perbaikan tatakelola untuk meminimaliris potensi resiko yang ada di Pemkab itu sendiri melalui survei kedepan”
“MCP itu ada 8 area monitoring, Perencana Penganggaran, Pengadaan Bara dan Jasa, Manajemen ASN,Optimalisi Pendapatan, Menajemen Barang Milik Daerah, Perizinan, Tata Kelola Keuangan Desa dan Pengawasan atau AVIP, dipastikan inflementasi tatakelola ini dilakukan oleh seluruh OPD agar mereka dalam perencanaan penganggaran harus sesuai azas perencanaan dan penganggaran termasuk untuk pengada barang dan jasa juga harus dipatuhi dari segala sisi unsur regulasinya”, Tandas Ketua Tim Direktorat III KPK RI.
Sawalun DL
