Lahat Sumsel — MEDIA COBRA BHAYANGKARA NEWS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat menyiapkan rangkaian kebijakan besar di sektor pendidikan yang akan diimplementasikan mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan sistem double‑shift pembelajaran, penataan ulang penempatan guru di desa terpencil, rehabilitasi sarana ruang kelas SD dan SMP, serta pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan pembagian peran yang jelas antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Seluruh kebijakan itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Dr. H. Baslini, M.Pd, dalam wawancara bersama awak media, dilengkapi data infografis resmi rehabilitasi satuan pendidikan yang dirilis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
Berdasarkan infografis resmi, Kabupaten Lahat memiliki total 303 satuan Sekolah Dasar (SD) negeri maupun swasta.
- Hingga tahun 2024 : 101 sekolah selesai direhabilitasi
- Tahun 2025‑2026 : 52 sekolah sedang menjalani rehabilitasi
- Usulan proposal : 107 sekolah
- Tahun 2027 : 43 sekolah SD dijadwalkan rehabilitasi
Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), tercatat sebanyak 77 SMP di wilayah Lahat. Sebanyak 79 persen atau 61 SMP memiliki ruang kelas dalam kondisi rusak sedang, sedangkan 21 persen atau 16 SMP dalam kondisi baik. Rencana kegiatan fisik APBD:
- Tahun 2025 : 1 unit pembangunan ruang kelas baru + 5 ruang kelas direhabilitasi
- Tahun 2026 : 1 unit pembangunan ruang kelas baru + 2 ruang kelas direhabilitasi
- Tahun 2027 : 4 unit pembangunan ruang kelas baru + 3 ruang kelas direhabilitasi
Rehabilitasi ruang kelas ini menjadi fondasi utama agar seluruh sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran satu sesi setelah kebijakan penghapusan double‑shift diberlakukan.
Dr. H. Baslini, M.Pd menegaskan sistem pembelajaran double‑shift sudah tidak lagi diizinkan. Mulai tahun 2027, tidak ada lagi sekolah di Kabupaten Lahat yang menyelenggarakan dua sesi belajar.
“Sistem double‑shift pembelajaran sudah tidak lagi diperbolehkan. Karena itu mulai tahun 2027 nanti sudah tidak ada lagi sekolah yang menerapkan double‑shift di Kabupaten Lahat,” ujarnya.
Dinas Pendidikan bersama BKPSDM Kabupaten Lahat saat ini sedang melakukan pemetaan untuk penataan ulang penempatan guru guna pemerataan layanan pendidikan di desa‑desa terpencil. Penataan diarahkan agar guru ditempatkan mendekati domisilinya, berpedoman pada himbauan Kementerian Pendidikan.
“Pemerataan guru di desa terpencil, insya‑Allah di tahun 2027 akan dilakukan penataan ulang. Guru akan ditempatkan sesuai domisilinya. Saat ini masih melakukan pemetaan dengan dasar himbauan dari Kementerian dan BKPSDM,” jelas Baslini.
Mengenai Dana BOS, penyaluran dana berlangsung langsung dari Kementerian ke rekening masing‑masing sekolah. Alokasi sebesar Rp900 ribu per siswa jenjang SD dan Rp1,1 juta per siswa jenjang SMP, seluruh peruntukan mengikuti petunjuk teknis dari pusat.
Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), terdapat pembagian peran yang tegas. Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi adalah instansi yang berwenang langsung menangani pengusulan serta pengawasan keseluruhan program PIP. Sementara Dinas Sosial berperan penting melakukan validasi data kemiskinan calon penerima bantuan.
Mekanisme lapangannya Sekolah mengusulkan calon penerima melalui sistem Dapodik, selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk validasi data kemiskinan sebelum pencetakan kartu PIP. Terkait dugaan praktik pungutan liar seputar PIP, Baslini menegaskan hal itu merupakan perbuatan oknum. Masyarakat diminta melaporkan dugaan pungli kepada Dinas Pendidikan untuk segera ditindaklanjuti.
“Dugaan pungli di PIP itu ulah oknum, silakan laporkan kepada dinas agar segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan perpustakaan sekolah sebagai pusat literasi. Di tengah pesatnya digitalisasi dan meningkatnya penggunaan internet di kalangan pelajar, perpustakaan berfungsi mengarahkan siswa pada literasi yang sehat.
Dengan pesatnya digitalisasi saat ini, yang sangat pesatnya penggunaan Internet’ maka pentingnya perpustakaan sebagai pusat literasi sekolah”, Pungkasnya.
Baslini mengakui adanya keterbatasan fiskal pemerintah kabupaten lahat, sehinggah alokasi anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak, selain menampung berbagai bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Seluruh program rehabilitasi sekolah, penghapusan double-shift, penataan guru, serta pengawasan PIP menjadi paket prioritas Dinas pendidikan kabupaten lahat tahun 2027 untuk mewujudkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas”, Jelasnya.
Community Berita Nusantara News Sum-Sel.,
Pewarta//Mujiyono
