Buntok – COBRA BHAYANGKARA NEWS
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa sekaligus Pencanangan Gerakan Peduli Pajak Tahun 2023, Bertempat di Aula Bappeda Selasa, (14 /11/ 2023)
Pj. Bupati Barsel H. Deddy Winarwan,
Rapat Kerja Pemerintahan Desa merupakan sarana atau wadah menyatukan visi dan misi seluruh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan agar tetap fokus dan bersemangat.
Selain itu, rapat ini memiliki peran strategis dalam upaya merumuskan langkah-langkah partisipatif dan/atau antisipatif terhadap berbagai hambatan dan tantangan dalam pencapaian sasaran-sasaran dan target kinerja kita sesuai kebijakan pemerintah.
Dengan jumlah desa sebanyak 86 (delapan puluh enam) di Kabupaten Barito Selatan ini, ada banyak hal untuk ditingkatkan. Peningkatan tersebut di antaranya meliputi aspek kelembagaan, administrasi, kapasitas aparatur, perekonomian dan ketahanan Desa.
Pada saatnya nanti, dalam rapat ini akan disampaikan beberapa hal penting meliputi Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Penerangan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Pendampingan dan Pengawasan POLRI dalam Penyaluran Dana Desa, Tugas dan Wewenang KPU Dalam PEMILU Serentak 2024, Tugas dan Wewenang BAWASLU Dalam PEMILU Serentak 2024, Realisasi Penyerapan DD, ADD 2023 dan Prioritas Penggunaan DD dan ADD 2024, serta Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Saya berharap seluruh peserta rapat mendengarkan, menyebarluaskan dan melaksanakannya dengan baik di tempat saudara masing-masing. Pada kesempatan ini saya perpesan agar pada saat nanti penyampaian paparan dari para narasumber, agar peserta rapat yang masih belum memahami memanfaatkan moment ini dengan menanyakan hal tersebut kepada narasumber”, tutur Deddy.
Dikatakan Pj. Bupati, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, juga mencanangkan Gerakan Peduli Pajak (Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) Tahun 2023.
Pencanangan Gerakan Peduli Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sering kita kenal PBB-P2 kita hari ini, ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa, dan kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan mengandung maksud bahwa agar kita semua para Aparatur Sipil Negara yang terdiri PNS & PPPK serta para Perangkat Desa, merupakan yang berada di garis depan dalam membayar pajak sehingga menjadi panutan/contoh dilingkungan masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini.
“Saya Pj. Bupati Barito Selatan mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan, saya mengajak kepada semua ASN dan Perangkat Desa agar peduli dan taat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. saya harapkan kepada para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Camat dan Lurah agar menyampaikan kepada semua ASN yang ada di bawahnya untuk taat pajak dan menjadi panutan dalam membayar pajak, serta memastikan tidak ada ASN yang lalai memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2 ini. Dengan masing-masing Kepala OPD melaporkan nama-nama ASN yang taat ataupun tidak taat pajak (PBB-P2) kepada Pj. Bupati melalui Kepala BPKAD pada akhir tahun 2023 dan perlu para ASN ketahui bahwa, realisasi pendapatan asli daerah (PBB-P2) juga turut menentukan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang bapak ibu terima”, ujar Pj. Bupati.
Lebih lanjut Pj. Bupati menjelaskan, dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) BPKAD Kabupaten Barito Selatan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi capaian sebesar 46,1 %. maka dengan diselenggarakannya pencanangan Gerakan Peduli Pajak (PBB-P2) bagi ASN dan Perangkat Desa, saya sangat berharap ada peningkatan penerimaan pendapatan dari PBB-P2 di tahun 2023 ini.
Dalam Acara Pencanangan Gerakan Peduli Pajak (PBB-P2) ini, saya mengajak kepada kita semua agar peduli dengan pajak daerah yang menjadi kewajiban
